China Dituding Berada di Balik Serangan Sejumlah Situs Milik Australia

Foto: Perdana Menteri Scott Morrison

Lancang Kuning -- Sejumlah pejabat Australia menyebut China berada di balik serangan siber terhadap lembaga pemerintahan, rumah sakit, serta organisasi publik lainnya di Australia dalam beberapa bulan terakhir.

Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan lembaga-lembaga di Australia, baik pemerintah maupun swasta, saat ini menjadi sasaran serangan dari peretas "berbasis negara".

Baca Juga: Daftar Nama Korban Kapal Tenggelam Dekat Gunung Anak Krakatau

Meski PM Morrison menolak untuk menyebutkan negara mana yang dia maksud, namun sumber ABC di kalangan pejabat yakin bahwa China berada di balik serangan jahat tersebut.

PM Morrison menekankan serangan itu bukan baru terjadi, melainkan berlangsung terus-menerus terhadap Australia.

Baca Juga: PDIP Bongkar Aliran Dana Covid-19 di Kota Depok, Ini Datanya

Ia meminta lembaga-lembaga pemerintah swasta untuk meningkatkan pengamanan situs website mereka.

Saat ini diketahui adanya serengan terhadap departemen dan lembaga pemerintah negara bagian dan pemerintah kota, yang semuanya memiliki data ekonomi yang sensitif.

Baca Juga: Bupati Penajam Paser Utara Beli Pulau Malamber Rp2 Miliar, Cek Faktanya

"Kegiatan ini menargetkan organisasi Australia di berbagai sektor, termasuk semua tingkat pemerintahan, industri, organisasi politik, pendidikan, kesehatan, penyedia layanan penting dan operator infrastruktur penting lainnya," ujar PM Morrison, dilansir Viva.

"Kami tahu pelakunya adalah aktor siber canggih yang berbasis negara, karena skala dan sifat penargetan dan tradecraft yang mereka gunakan," katanya.

Baca Juga: Luhut: Bank Dunia Apresiasi Pengelolaan Utang di Indonesia

Ia mengatakan sejauh ini tidak ada pelanggaran privasi berskala besar, namun menyebut serangan itu "jahat".

"Itulah sebabnya kami mengangkat pemasalahan ini hari ini," katanya, Jumat (19/06).

Tujuannya, katanya, untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong organisasi, terutama di bidang kesehatan, infrastruktur dan layanan lainnya menerapkan pertahanan teknis untuk mengatasi serangan siber.

Pemimpin Partai Buruh yang beroposisi, Anthony Albanese, mengaku telah mendapatkan pengarahan tentang serangan yang sedang berlangsung dan upaya mengatasinya dari pihak intelijen.

"Tidak ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dan Oposisi mengenai masalah ini," katanya.

PM menolak sebut China

Ketika ditanya apakah negara pelaku serangan siber telah diidentifikasi, PM Morrison mengatakan pihaknya tidak akan menyebutkannya.

Pengobatan untuk nyeri persendian, hanya butuh 2 menit sehari!
"Yang saya bisa konfirmasi yaitu, tidak banyak aktor peretas berbasis negara yang terlibat dalam aktivitas semacam ini," katanya.

Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, tiga negara teratas yang diduga mensponsori operasi serangan siber ke negara lain yaitu China, Rusia dan Iran.

Kepala Pusat Penelitian Keamanan Siber (CSCRC) Rachael Falk mengatakan meski orang ingin menunjuk negara pelaku, namun sikap menyalahkah justru bisa jadi "gangguan".

"Sebenarnya tak masalah dari mana asalnya," katanya.

"Pesan Perdana Menteri jelas, lindungi data pribadi dan bisnis Anda."

Menurut Rachael menyebutkan nama negara pelaku adalah urusan Pemerintah dan Direktorat Sinyal Australia.

Pengumuman yang disampaikan PM Morrison hari Jumat ini (19/06) mengingatkan pengumuman serupa yang ia sampaikan tahun lalu, ketika diketahui terjadinya serangan terhadap situs-situs partai politik Australia.

PM Morrison mengingatkan, pengumuman kali ini bukan untuk menambah kekhawatiran masyarakat, tapi justru untuk memberitahu mereka.

"Keberadaan ancaman semacam ini bukanlah kejutan di dunia kita sekarang," katanya.

Ketika ditanya apa motivasi para peretas itu, PM Morrison mengaku sulit untuk memastikannya.

"Yang penting bagi kita adalah menyadari hal ini terjadi. Kita punya agen terbaik di dunia, yang berupaya menggagalkan serangan tersebut," katanya.

"Saya bisa sampaikan bahwa agen-agen kita telah menggagalkan banyak serangan, tapi ini masalah yang sangat kompleks," jelasnya.

Menteri Pertahanan Linda Reynolds mengatakan Pusat Keamanan Siber Australia dan Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan saran teknis yang menguraikan apa yang dapat dilakukan organisasi untuk mendeteksi dan mengurangi ancaman tersebut.

"Saya mengingatkan semua rakyat Australia bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama kita semua," katanya. (LK)