Selain Anggota DPRD, Martimbang Simbolon Dipercaya Membentuk PBB di Inhu

Foto: Anggota DPRD Inhu, Martimbang Simbolon. 

Lancang Kuning, INHU - Mendapat mandat membentuk organisasi. Martimbang Simbolon bersama 13 rekannya akan menggelar musyawarah pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kata Martimbang Simbolon, musyawarah pembentukan itu nantinya digelar pada tanggal 1 Agustus 2020. " Untuk tempat rapat saat ini belum bisa dipastikan dimana  digelar," ujarnya. 

Selain mendapat amanah menjadi pengurus PBB. Ia (Martimbang) adalah anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dari Partai Perindo. Pada Rabu (29/7), Martimbang mengatakan kepada Lancang Kuning bahwa, amanah yang diterimanya itu atas persetujuan dari pengurus PBB Provinsi Riau, ucapnya. 

Nantinya, lanjut Martimbang, keanggotaan PBB itu sendiri adalah keturunan darah Batak. Namun, suku-suku yang ada di Inhu sepeti suku melayu, jawa, minang dan lainnya yang memiliki darah keturunan batak bisa bergabung menjadi anggota di organisasi ini. 

" Nanti yang sudah bergabung akan dinobatkan menjadi anggota istimewa atau anggota khusus. Tapi sebelum bergabung, mereka akan ditanya silsilah (tarombo)," terangnya. 

Ia mencontohkan, ayah Melayu tapi ibuk Batak, ayah Jawa tapi ibu Batak. Maka ananknya akan kita data untuk bergabung di ormas PBB. 

Untuk diketahui, Martimbang Simbolon pernah mengusulkan anggaran untuk LAM-R Kabupaten Inhu senilai Rp9 ratus juta pada tahun anggaran 2020 ini. Artinya, ia sangat peduli dengan organisasi yang ada di kabupaten Indragiri hulu. 

PBB nantinya akan selalu membantu pemerintah berbagai kegiatan positif. Seperti, pertumbuhan sumber daya manusia hingga menunjang pembangunan yang lebih baik. 

"Pemuda batak sejauh ini bisa hidup rukun dan bergandeng tangan dengan semua suku yang ada di Inhu, kita harapkan pemuda batak yang ada di PBB bisa turut serta mengisi pembangunan di Inhu," harapnya.  

Dalam musyawarah pemegang mandat PBB Inhu yang berjumlah 14 orang. Nantinya, akan menyepakati formasi struktur kepengurusan organisasi setelah pengurus terpilih dan disepakati. Maka selanjutnya akan disampaikan ke pengurus PBB Provinsi Riau.

"Setelah itu, Kami juga akan daftarkan PBB ini ke Kesbangpol Inhu sebagai ormas yang memiliki legalitas," tutupnya. (Dan/LK)