Go to Desktop Version
Senin,03 August 2020 - 10:22 AM
Berita

MA Bikin Aturan: Korupsi di Atas Rp100 M Bisa Dipidana Seumur Hidup

Lancang Kuning - Mahkamah Agung menetapkan peraturan pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur Korupsi di atas Rp100 miliar dapat dipidana seumur hidup. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 itu, dikutip dari Antara, Senin (3/8), hakim harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan yang memberatkan atau meringankan; penjatuhan pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Berkaitan dengan kategori keuangan, dalam mengadili perkara Pasal 2 UU Tipikor, kategori terbagi menjadi 4, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar serta ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar.

Baca juga: Tempat Wisata di Riau


Sementara dalam mengadili Pasal 3, kategori kerugian keuangan negara terbagi menjadi 5, yakni paling berat lebih dari Rp100 miliar, berat lebih dari Rp25 miliar sampai Rp100 miliar, sedang lebih dari Rp1 miliar sampai Rp25 miliar, ringan Rp200 juta sampai Rp1miliar serta paling ringan sampai Rp200 juta.

Untuk kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan tinggi, penjatuhan pidana adalah 16-20 tahun/seumur hidup dan denda Rp800 juta-Rp1 miliar. Apabila kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan sedang hukumannya adalah 13-16 tahun dan denda Rp650-Rp800 juta.

Baca juga: Makanan Khas Pekanbaru 


Selanjutnya kategori paling berat dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah 10-13 tahun dan denda Rp500-Rp650 juta.

Seterusnya hingga kategori paling ringan dengan kesalahan, dampak dan keuntungan ringan hukumannya adalah penjara 1-2 tahun dan denda Rp50-Rp100 juta.

Baca Juga: Sadis, Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh


Peraturan itu ditetapkan dengan pertimbangan penjatuhan pidana harus memberikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan serta menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa.

Ketua Mahkamah Agung meneken peraturan tersebut pada 8 Juli 2020 dan resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Juli 2020.

Silahkan bergabung di Grup FB LANCANG KUNING untuk mendapatkan informasi terupdate.


****

Dapatkan info berita terbaru via group Whatsapp (read only) Lancang Kuning (Klik Disini)


*

Subscribe YOUTUBE LANCANG KUNING untuk mendapatkan informasi terbaru dalam video.

Sukai/Like Fan Page Facebook Lancang Kuning
Follow Instagram Lancang Kuning

Baca Juga

Jan 1st, 1970
Berita
Mantan Ketua Kamar Agama MA Meninggal Dunia
Jan 1st, 1970
Berita
Mahfud: Jenderal Bintang Tiga Lapor Kapolri, Ancam Mundur Jika Ferdy Sambo Tidak Tersangka
Jan 1st, 1970
Berita
PKB Usung Prabowo-Cak Imin pada Pilpres 2024
Jan 1st, 1970
Berita
Menurut Praktisi Hukum C Suhadi, Ini Motif Utama Ferdi Sambo Bunuh Brigadir J 
Jan 1st, 1970
Berita
Wakapolri Bicara Bagaimana Melindungi Dunia Pendidikan dari Paham Radikalisme
Anda punya berita atau informasi yang menarik dan ingin di publikasikan. silahkan emailkan ke: redaksi@lancangkuning.com

©lancangkuning.com. All rights reserved.