Go to Desktop Version

Info Daerah

Lingkar pena

Rabu,24 February 2016 - 04:30 AM
Pemerintah

Kadis ESDM : Nasionalisasi Ladang Migas Riau Harga Mati 

Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Riau 2020 meminta ladang-ladang Minyak dan Gas (migas) di Provinsi Riau dikelola oleh perusahaan milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dibicarakan dalam diskusi selama tiga jam dengan tema strategi pembangunan energi sumber daya mineral provinsi Riau. Turut hadir dalam diskusi tersebut Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerinta Provinsi Riau Syarial Abdi dan akademisi dari Universitas Islam Riau Husnul Kausarian, Selasa (23/2).  

Diskusi tersebut dilatarbelakangi dengan isu yang berkembang yaitu pada tahun 2021 akan datang, blok Rokan yang dikelola oleh Chevron akan habis masa kontraknya. Persoalan inilah yang membuat para pemuda dan tergabungn dalam Komunitas Riau 2020 terbuka pemikiranya untuk menyiapkan strategi dan solusi pengelolaan salah satu ladang migas terbesar di Indonesia tersebut.

Kadis ESDM Riau Syarial Abdi menjelaskan perlunya kekompakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengelola migas. Beliau berharap ada satu pintu pengelolaan. 

"Jika memungkinkan kita dari pemerintah akan membentuk konsorsium perusahaan migas. Jadi akan lebih bagus apabila BUMD seperti BSP, SPR Langgak dan Riau Petroleum dileburkan menjadi satu konsorsium saja. Pertamina misalnya, perusahaan tersebut patut ditiru agar provinsi Riau juga mampu mengelola seluruh ladang migas dibawah konsorsium bentukan pemerintah daerah" Ujar Syarial.

Selain dari itu Syarial juga berharapa Blok Rokan dapat di Nasionalisasikan dalam waktu dekat, Menurut beliau hal tersebut bisa menjadi pemasukan untuk PAD Riau sehingga dapat membantu tingkat kesejahteraan masyarakat Riau. 

"Tolak asing! BUMD kita sangat siap mengelola. Kita kan bicara untuk kepentingan daerah. Jadi selama ini Riau hanya dapat DBH saja. Bayangkan apabila Riau diberikan kesempatan mengelola ya kita nanti akan dapat jatah 15 persen. Itu sangat besar bagianya”, terang Syarial Abdi.

Loading...

Sementara itu Koordinator Komunitas Riau 2020 Nofri Andri Yulan berharap Pemprov Riau dan bersama masyarakat bekerjasama merebut pengelolaan blok Rokan. Karena blok rokan ini memiliki potensi yang sangat besar dan mampu menaikkan pendapatan daerah. 

"Hasil tersebut bisa membangun infrastruktur baik itu jalan, jembatan, listrik dan lainya" Tambah Yulan.

Masih dalam pandangan yang sama perwakilan mahasiswa se Riau Presiden Mahasiswa Universitas Riau (UR) Andreas Pransiska menekankan persoalan nasionalisasi aset migas terletak pada bagaimana BUMD bisa jauh lebih berperan dalam hal pengelolaan. Dirinya mengakui kalau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UR saat ini sedang berupaya menjadikan persoalan pengelolaan blok Rokan menjadi salah satu isu nasional seperti tambang Freeport di Papua.

“Sebenarnya masih 5 tahun lagi blok Rokan habis masa kontraknya. Namun, dari sekarang kita tentu harus start mempersiapkan tenaga serta pikiran supaya nanti jangan sampai asing lagi yang mengelolanya”, kata Andreas Pransiska. (Isna)

-
Sukai/Like Fan Page Facebook Lancang Kuning
Follow Instagram Lancang Kuning

Baca Juga

-1044 tahun yang lalu
Pemerintah
Mahfud Singgung Beda Dampak Pembubaran PKI dan HTI
Sep 30th, 1741
Pemerintah
170 Juta Orang RI Target Divaksin COVID-19 Mulai Akhir Tahun
Jan 1st, 1970
Pemerintah
Wapres: Patuh Protokol Kesehatan Sama dengan Patuh Perintah Agama
Jan 1st, 1970
Pemerintah
Isu Tsunami 20 Meter, Ketua DPR RI Minta Pemda Giatkan Mitigasi
Jan 1st, 1970
Pemerintah
Menko Luhut Siapkan Penyuntikan Massal Vaksin COVID-19
Anda punya berita atau informasi yang menarik dan ingin di publikasikan. silahkan emailkan ke: redaksi@lancangkuning.com

©lancangkuning.com. All rights reserved.